Begini Nasib BUMN yang Punya 7 Karyawan di Tangan Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) tercatat hanya memiliki tujuh pegawai. Jumlah tujuh pegawai yang tersisa ini sudah mencakup direksi dan komisaris.

Minimnya jumlah pegawai menjadi alasan pemberhentian operasional PT PANN. Selain itu, PANN juga dibubarkan karena tidak memiliki kefokusan dalam bisnisnya, karena selain di bisnis pembiayaan perusahaan ini juga masuk ke bisnis perhotelan. Hal tersebut diungkap Menteri BUMN Erick Thohir di tahun 2020.

“Mohon maaf tadi di Komisi VI memanggil salah satu BUMN, yaitu PT PANN total pegawainya hanya 7 direksi dan komisaris. Bisnisnya untuk financing kapal,” kata Erick, dikutip Minggu (8/1/2023).

Erick mengatakan PT PANN, justru hidup di luar bisnis intinya sebagai perusahaan pembiayaan.

“Mereka hidup karena punya 2 hotel yang dikelola. Hal-hal seperti ini bukan salah direksi sekarang tapi ini perlu kita jaga masing-masing BUMN kembali pada core business-nya. Jangan sampai BUMN kembali pada tempat yang tidak sehat. Jangan sampai membunuh UMKM dan usaha lokal,” jelasnya.

Mengutip dari situs resmi perusahaan, Komisaris PT PANN adalah Fajar Massadiah Egy. Dirinya baru diangkat menjadi Komisaris pada 2 Mei 2022 mengganti Romy Marcandi.

Sementara Direktur adalah Hery Soegiarso Soewandi. Memulai kariernya di PT Bank Dagang Negara sejak 1985. Bergabung dengan PT PANN (Persero) sejak 2010 sebagai kepala Divisi Risk Management. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT PANN Pembiayaan Maritim sejak tanggal 11 Desember 2017.

Kemudian karyawan lainnya adalah Dating Palembangan, yang menjabat sebagai Komite Audit perusahaan. Dirinya merupakan Dating yang juga Sekjen PP PMTI (Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia) ini dinilai mumpuni serta dikenal banyak kalangan dan pernah digosipkan akan mencalonkan diri sebagai Bupati Toraja Utara.

Tidak diketahui lebih lanjut siapa lagi, sisa 4 karyawan yang bertahan hingga akhir sebelum PT PANN resmi dibubarkan oleh Jokowi.

PANN sendiri didirikan pada 6 Mei 1974 dan bergerak di bidang pengembangan armada niaga nasional. Adapun, berdirinya PANN juga menjadi amanat dari Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II. Dokumen Repelita II tersebut menyatakan agar pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas di bidang pembiayaan dan pengembangan armada niaga nasional.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah merestui penutupan ini. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) No.25 Tahun 2022.

Kepres yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022 ini merestui pembubaran Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNBC]