Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah tengah membuka opsi memperluas kebijakan insentif Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor pada pekan depan dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) ke sektor lainnya.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Danang Girinrawardana berharap perluasan penerapan aturan DHE mempertimbangkan aspirasi dunia industri. Hal ini penting agar kebijakan ini tidak mengganggu kegiatan industri mengingat tidak semua pengusaha memiliki cashflow yang kuat untuk menahan DHE di dalam negeri.
Sementara Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman mengatakan aturan DHE belum tepat mengingat industri manufaktur masih menghadapi tekanan bisnis.
Saat ini industri masih menghadapi tekanan biaya produksi imbas pelemahan Rupiah dan gangguan rantai pasok global.
Seperti apa kata pelaku usaha terkait rencana perluasan aturan DHE? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman dan Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Danang Girinrawardana dalam Power Lunch,CNBCIndonesia (Senin, 29/04/2024)
Sumber: www.cnbcindonesia.com
