3 Titah Erick Thohir Soal Nambah Direksi & Saham Freeport

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan tiga permintaan kepada PT Freeport Indonesia. Apa saja?

Erick memaparkan, pertama, pihaknya meminta adanya penambahan pejabat Direktur PT Freeport Indonesia yang diisi oleh Putra Daerah Papua.

Menurutnya, sudah sepantasnya anak-anak bangsa Papua terbaik diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai direksi di PT Freeport Indonesia. Erick menyebut, banyak putra yang berpotensi jadi direktur di perusahaan tembaga terbesar di Indonesia ini.

“Kita meminta kepada Freeport adanya penambahan Putra Daerah sebagai Direktur. Ini sudah puluhan tahun, sudah seyogianya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan. Dan saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak Putra Daerah yang berpotensi jadi Direktur,” ungkap Erick di kantornya, Jakarta, Rabu (03/05/2023).

“Jadi saya sudah minta ke Freeport menambah satu direktur dari Putra Daerah dan alhamdulillah keinginan saya waktu itu sudah tercapai. Ketika saya menjabat saya minta tambah, waktu itu dikasih, nah sekarang saya minta nambah lagi,” lanjutnya.

“Jangan sampai saudara-saudara kita yang ada di Papua ini merasa disisihkan, mereka banyak yang mampu kok,” imbuhnya.

Kedua, dia menyebut, pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah sepakat untuk meneruskan hilirisasi di Indonesia. Dengan demikian, komoditas mineral diolah di dalam negeri, tidak melulu diekspor, sehingga bernilai tambah untuk Indonesia.

“Yang kedua, kita punya kesepakatan dengan Freeport bahwa kita akan meneruskan hilirisasi di Indonesia. Tidak mengirim bahan baku ke luar negeri terus-menerus,” ucapnya.

Oleh karena itu, pemerintah meminta agar Freeport segera menuntaskan pembangunan smelter barunya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik, Jawa Timur.

Bahkan, tak hanya di Gresik, Erick pun meminta agar ada tambahan pembangunan smelter di Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.

“Karena itu, kita mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu,” pungkasnya.

Permintaan ketiga, menurutnya yaitu penambahan porsi saham Indonesia di PT Freeport Indonesia.

Erick menegaskan, penambahan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia ini perlu dilakukan karena bisa berdampak positif bagi negara.

“Nanti kalau kontraknya sudah selesai, mau diperpanjang, ya nambah saham dong,” katanya.

Menurutnya, penambahan saham di PTFI, maka ini bisa berdampak pada peningkatan pendapatan negara, baik dari sisi pajak maupun pembagian dividen.

“Kalau nambah saham, kan pemasukan negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah tengah mempertimbangkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia setelah 2041 karena kinerja Freeport dianggap positif.

Bahkan, biaya untuk akuisisi 41,87% saham Freeport Mc-Moran senilai US$ 3,85 miliar oleh Indonesia melalui MIND ID pada 2018 lalu disebutkan akan segera lunas pada 2024 mendatang.

Seperti diketahui, dengan akuisisi tersebut Indonesia menjadi pemilik mayoritas saham PT Freeport Indonesia yakni 51,24%.

“Bahkan dalam laporan Freeport ke Indonesia 2024 itu potensi utang BUMN dalam mengambilalih Freeport kemungkinan besar akan lunas, maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023, Jumat (28/4/2023).

Menurutnya, pemerintah akan menambah saham sebanyak 10%.

“Pemerintah nambah saham 10% ini bocoran aja nanti akan kami umumkan resmi, ini masih dalam pembahasan,” tegasnya.

Perlu diketahui, Freeport Indonesia resmi diberikan perpanjangan operasional melalui IUPK pada 2018 lalu seiring dengan tuntasnya akusisi hingga 51% saham Freeport oleh MIND ID.

Pemerintah Indonesia pada 2018 lalu resmi memberikan perpanjangan IUPK Freeport selama 2 x 10 tahun hingga 2041, terhitung sejak Kontrak Karya (KK) berakhir pada 2021 lalu.

Freeport Indonesia telah beroperasi sejak 1967 dan mengalami perpanjangan KK pertama pada 1991. Kemudian, memperoleh perpanjangan lagi selama 30 tahun hingga 2021 lalu.

[Gambas:Video CNBC]