BI Akui Tabungan Nasabah di Bank Kian Menciut

Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia mengungkapkan penyebab tabungan nasabah atau dana pihak ketiga di perbankan yang kini makin susut pertumbuhannya. Per November 2023 hanya tumbuh 3,04% yoy, jauh lebih rendah dari November 2022 yang tumbuhnya 8,78% yoy.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, melambatnya pertumbuhan DPK itu disebabkan instrumen investasi kini semakin banyak, sehingga masyarakat tidak hanya mengalokasikan uang lebihnya untuk ditabung di bank saja, melainkan juga masuk ke berbagai instrumen investasi.

“Dulunya hanya di DPK, ditabungan di perbankan, sekarang bisa beli SBN, ritel maupun investasi-investasi yang lain, sehingga memang untuk kelompok menengah ini memang penurunan DPK antara lain ada pergeseran dari dulunya di DPK ke pembelian obligasi pemerintah,” tutur Perry saat konferensi pers di kantor pusat BI, Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Deputi Gubernur BI Juda Agung juga menjelaskan, kondisi lemahnya pertumbuhan DPK itu terutama disebabkan golongan nasabah korporasi. Dipicu oleh pendapatannya yang ikut menurun akibat melemahnya harga-harga komoditas.

“Tidak setinggi tahun lalu karena harga-harga komoditas sekarang agak turun, jadi income dia, ekspor tidak setinggi tahun lalu,” kata Juda.

Meski pertumbuhan simpanan nasabah di bank melambat, Juda memastikan likuiditas perbankan tidak mengalami gangguan, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap terjaga tinggi, yaitu 26,04%.

“Masih di angka 26%, ini jauh lebih tinggi dari rata-rata historisnya sekitar 20% dan juga threshold 10%,” ucap Juda.

Di sisi lain, BI memastikan, melambatnya pertumbuhan DPK juga tidak akan mengganggu penyaluran kredit. Sebab, likuiditas perbankan BI anggap masih sangat cukup terutama masuk ke dalam SBN.

Likuiditas perbankan yang tetap memadai juga didukung oleh kebijakan makroprudensial akomodatif, antara lain implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Total tambahan likuiditas dari insentif KLM mencapai Rp163,3 triliun per Desember 2023 atau meningkat sebesar Rp55 triliun sejak penerapan KLM pada 1 Oktober 2023.

[Gambas:Video CNBC]

(pgr/pgr)