Jakarta, CNBC Indonesia – Hasil rapat dewan gubernur Bank Indonesia (BI) pada Desember 2023 kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, keputusan itu untuk terus menjaga konsistensi kebijakan moneter BI mendukung stabilitas perekonomian (pro stability), terutama untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024.
“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20-21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%,” kata Perry saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (21/12/2023).
Perry turut menekankan, pada rapat bulan ini juga diputuskan penggunaan istilah BI rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. Tujuannya hanya untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter.
Dia memastikan, penggantian nama ini tidak mengubah makna dan tujuan BI-Rate sebagai stance kebijakan moneter Bank Indonesia, serta operasionalisasinya tetap mengacu pada transaksi reverse repo Bank Indonesia tenor tujuh hari.
Selain kebijakan suku bunga yang diarahkan untuk pro stability, Perry juga menekankan, RDG bulan ini juga kembali memutuskan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi-keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Lebih lanjut, Perry mengungkapkan, keputusan mempertahankan suku bunga ini turut mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia yang melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang mulai mereda. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 sebesar 3,0% dan melambat menjadi 2,8% pada 2024.
“Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India tahun 2023 lebih baik dari prakiraan awal ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspansi pemerintah. Sementara itu, ekonomi Tiongkok melemah seiring dengan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh terbatas,” tegasnya.
Ia menganggap inflasi di negara maju, termasuk di AS, juga sebetulnya dalam kecenderungan menurun tetapi tingkatnya masih di atas sasaran. Suku bunga kebijakan moneter, termasuk Fed Funds Rate (FFR), diprakirakan telah mencapai puncaknya namun masih akan bertahan tinggi dalam waktu yang lama (high for longer).
Demikian pula yield obligasi Pemerintah negara maju, termasuk US Treasury, diprakirakan dalam kecenderungan menurun tetapi tingkatnya masih akan tinggi sejalan dengan premi risiko jangka panjang (term-premia) terkait besarnya pembiayaan fiskal dan utang pemerintah.
“Kejelasan arah kebijakan moneter di negara maju tersebut mendorong mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Sehubungan dengan itu, aliran modal sejauh ini mulai kembali masuk dan menurunkan tekanan pelemahan nilai tukar di negara emerging market, termasuk Indonesia,” tegasnya,
Dari dalam negeri, kondisi perekonomian yang turut menjadi pertimbangan dipertahankannya suku bunga acuan ini ialah Konsumsi rumah tangga dan investasi tetap tumbuh sejalan dengan keyakinan masyarakat dan berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
Perkembangan ini, dia klaim dikonfirmasi oleh sejumlah indikator utama hingga bulan Desember 2023, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur. Sementara itu, kinerja ekspor cenderung lebih baik, seiring dengan peningkatan permintaan beberapa mitra dagang utama, seperti AS dan India.
“Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2023 berada dalam kisaran 4,5-5,3%. Pada 2024, kinerja konsumsi, baik swasta maupun Pemerintah, dan investasi diprakirakan terus meningkat sejalan dengan keyakinan konsumsi masyarakat yang tetap kuat, dampak positif pelaksanaan Pemilu, serta keberlanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Perry.
Di sisi lain, Perry menekankan, nilai tukar Rupiah pada 20 Desember 2023 juga tercatat menguat secara rata-rata sebesar 0,44% dibandingkan dengan perkembangan pada November 2023. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah menguat 0,37% dibandingkan dengan level akhir Desember 2022, lebih baik dibandingkan dengan Peso Filipina, Rupee India, dan Baht Thailand yang masing-masing tercatat melemah sebesar 0,05%, 0,53%, dan 0,85%.
Inflasi di dalam negeri pun menurutnya masih terkendali per November 2023 di level 2,86% yoy, dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap rendah sebesar 1,87% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar Rupiah oleh Bank Indonesia. Inflasi administered prices juga rendah sebesar 2,07% (yoy).
“Sementara itu, inflasi kelompok volatile food naik menjadi 7,59% (yoy) dipengaruhi oleh faktor musiman yang memengaruhi produksi beberapa komoditas hortikultura. Bank Indonesia akan terus mencermati sejumlah risiko yang dapat mengganggu terkendalinya inflasi, terutama yang bersumber dari harga pangan,” ucap Perry.
Ia memastikan Bank Indonesia tetap memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah untuk memastikan inflasi terkendali dalam kisaran 2,5±1% pada 2024.
Untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, Perry mengungkapkan, RDG Desember juga memastikan berbagai langkah tambahan, di antaranya stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder
Lalu, penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
Penguatan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi juga dilakukan. Seiring dengan keputusan untuk mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama antarnegara guna meningkatkan volume transaksi dan mendorong inklusi Ekonomi Keuangan Digital (EKD).
Khusus untuk akselerasi digital dilakukan dengan perluasan implementasi QRIS dengan menetapkan target penggunaan QRIS sebesar 55 juta pengguna di tahun 2024; menetapkan target volume transaksi QRIS sebanyak 2,5 miliar transaksi pada tahun 2024; dan memperkuat strategi implementasi QRIS Antarnegara untuk percepatan akseptasi transaksi.
Juga ditetapkan langkah penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dengan mengembangkan KKI fitur Online Payment, serta perluasan sosialisasi, koordinasi, dan monitoring yang lebih intensif.
“Terakhir, perluasan kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra, khususnya melalui QRIS antarnegara dan Local Currency Transactions (LCT), serta fasilitasi promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait,” ucap Perry.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Penampakan Kontainer dan Kardus Berisi Uang Baru 10 M
(haa/haa)
Sumber: www.cnbcindonesia.com
