Bos ADB Buka-bukaan Soal UMKM yang Sukses Melek Digital

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia disebut masih rendah.

Jiro Tominaga, Direktur Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia mengatakan, sebagian UMKM dihadapkan dengan akses yang sangat terbatas terhadap pendanaan, informasi dan keterampilan. Meski demikian, tiga hal tersebut bisa selesikan dengan digitalisasi teknologi informasi.

Sebagai gambaran, per Desember 2023, rasio kredit UMKM masih kurang dari 20% atau tepatnya 19,36%. Angka ini masih dari target Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun ini yang sebesar 30%.

Berdasarkan data Bank Indonesia, sebanyak 46,21% kredit UMKM disalurkan kepada segmen mikro. Kemudian 31,26% untuk segmen kecil dan 22,53% kelas menengah.

Pada akhir tahun lalu, hanya kredit mikro yang tumbuh positif secara tahunan (yoy), sedangkan kecil dan menengah mengalami kontraksi. Kredit mikro melesat 24,5% yoy, kecil -2,8% yoy, dan menengah -3,5% yoy.

Menurut jenis penggunaan, kebanyakan UMKM (74,01%) meminjam uang untuk modal kerja dan sisanya (25,98%) kebutuhan investasi.

Kembali ke Jiro Tominaga, menurutnya, terdapat tiga poin yang bisa dilakukan pemangku kepentingan untuk mengembangkan digitalisasi UMKM di Indonesia. Berikut rangkumannya:

Latih SDM Melek Teknologi

Poin pertama yang bisa dilakukan UMKM adalah meningkatkan kesadaran berteknologi kepada para pelaku UMKM. Menurutnya, generasi muda yang paham teknologi akan tertarik untuk memanfaatkan kepentingan mereka lalu juga kemampuan bekerja dan keakraban bekerja dengan teknologi.

“Saya melihat potensi lembaga seperti BRI untuk bisa berkontribusi banyak di bidang ini. Baik itu dalam hal pelatihan atau penerapan solusi manufaktur cerdas atau bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan keterampilan karyawannya,” ujar Jiro dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2024).

Manfaatkan Teknologi AI, Blockchain & Cloud

Poin kedua meliputi pemanfaatan teknologi canggih bagi jasa keuangan. Mengacu pengalamannya di ADB, Jiro mengatakan, pelaku jasa keuangan, harus bisa beradaptasi pada teknologi mutakhir.

“Khususnya penetrasi ponsel, komputasi awan, teknologi blockchain, dan juga AI. Ini akan berkembang menjadi lebih cepat,” kata dia.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan arahan dari pemerintah untuk memberikan insentif terhadap pengembangan dan adopsi teknnologi di jasa keuangan.

Siapkan Infrastruktur

Ketiga, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur, konektivitas, di seluruh negeri. Tak hanya penyediaan, pemerintah juga harus memastikan volumenya mencukupi.

“Akan sangat, sangat penting untuk memiliki item berbeda yang juga memiliki konektivitas serupa dan baik, serta volumenya,” tuturnya.

[Gambas:Video CNBC]

(ayh/ayh)