Cerita Dibalik Jatuhnya Soekarno & Freeport Kuasai Papua

Jakarta, CNBC Indonesia – Suatu hari pada tahun 1936 saat mengunjungi Papua, ahli geologi Shell, Jean-Jacquez Dozy, terpukau oleh dinding batu hitam setinggi ratusan meter. Ia sadar kalau ada banyak tembaga di baliknya. Namun, karena sulitnya membawa tim ke lokasi upaya eksplorasi tidak bisa dilakukan.

Barulah tiga dekade kemudian, Freeport Sulphur Company menjadi perintis. Perusahaan itu mengirimkan tim ekspedisi pimpinan Forbes Wilson untuk mengeksplorasi selama tahun 1959-1960. Hasilnya, terbukti kalau ada kekayaan alam melimpah di Erstberg.

Dari segi teknologi dan sumber daya manusia, Freeport terbilang sudah siap. Hambatannya adalah situasi politik. Presiden Sukarno sangat keras terhadap perusahaan asing. Akibatnya, upaya eksplorasi tidak berjalan mulus. Beruntung, kekuasaan Sukarno jatuh dan diganti oleh Soeharto. Jenderal TNI ini sangat terbuka dengan perusahaan asing karena ia percaya dapat memantik pertumbuhan ekonomi.

Maka, berdasarkan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Freeport diberi kontrak karya selama 30 tahun pada 7 April 1967. Dari sini, Freeport jadi perusahaan asing pertama yang investasi di Tanah Air.

Setelahnya, perusahaan AS itu langsung tancap gas. Instalasi pertambangan skala besar dibangun. Lubang besar di tanah perlahan semakin melebar dan dalam, menandakan kalau ekploitasi kekayaan alam semakin masif. Belakangan, Freeport Sulphur Company berubah nama menjadi PT. Freeport Indonesia.

Mulanya, Freeport hanya diizinkan menggarap lahan seluas 10 ribu hektare. Namun, berubah menjadi 2,5 juta hektare pada 1989. Saat perluasan, ditemukan emas yang dapat menambah pundi-pundi uang. Freeport lagi-lagi dapat “durian runtuh”. Sedangkan rakyat Indonesia terpaksa harus menelan pil pahit atas temuan ini.

“Dengan ditemukannya Grasberg, potensi nilai politik dan ekonomi dari operasi Freeport bagi pemerintah menjadi tidak terhitung. Dari tahun 1975-1986, Freeport membayar pemerintah sekitar 28 juta dollar AS per tahun. Menjadikannya sebagai pembayar pajak terbesar bagi negara,” tulis Denise Leith dallam Freeport and the Suharto Regime, 1965-1998 (2002).

Seluruh keuntungan Freeport sayangnya tidak dirasakan oleh seluruh rakyat, khususnya rakyat Papua. Seluruh cuan dialirkan ke Jakarta untuk difokuskan membangun Jakarta dan Jawa. Untuk memuluskannya, militer jadi perisai dari berbagai tekanan dan kritik. Jadi, selama Orde Baru, tiap kali penduduk lokal melawan, perusahaan mengandalkan militer untuk menjaga ketertiban.

“Sampai pertengahan tahun sembilan puluhan Freeport tampaknya puas memiliki militer untuk melindunginya dan hampir tidak ada birokrasi yang ikut campur dalam kegiatannya,” tulis Ferdy Hasiman dalam Freeport, Bisnis Orang Kuat Vs Kedaualatan Negara (2019).

Saat kontrak karya I berakhir pada 1997, pemerintah melanjutkan kontrak hingga 2021. Sikap ini jelas sangat disayangkan. Sejak dimulainya era reformasi, berbagai kritik muncul atas sikap pemerintah pusat dan Freeport. Mereka dinilai tidak menyejahterakan rakyat lokal. Alhasil, sejak tahun 2000-an, perusahaan ini banyak mengalokasikan dana untuk pembangunan papua. Berbagai infrastruktur publik dibangun. Mereka pun mulai memperkerjakan penduduk lokal. Sebetulnya upaya mereka tetap saja membawa kerugian.

Sebab, keuntungan Freeport tidak sepenuhnya dimiliki Indonesia. Sampai akhirnya, ketika kontrak berakhir pada 2021, pemerintah resmi mengambilalih 51% saham Freeport. Artinya, tambang emas itu sudah jadi milik Indonesia dari sebelumnya dikuasai AS selama berpuluh-puluh tahun.

[Gambas:Video CNBC]

(Muhammad Fakhriansyah/ayh)