Lelang Surat Utang RI Sepi, Sri Mulyani Cs Lakukan Jurus Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menaikkan nominal hasil lelang yang dimenangkan dalam lelang surat berharga atau surat utang beberapa hari terakhir.

Direktur Jenderal PPR Suminto mengakui, dalam periode dua lelang beberapa hari terakhir, pihaknya meningkatkan nominal hasil lelang yang dimenangkan dari target indikatif, misalnya untuk lelang SBSN pada 12 September dan lelang SUN 19 September 2023.

“Benar bahwa dalam dua lelang terakhir kami upsizing di mana tanggal 12 september untuk lelang SBSN dari target Rp 6 triliun kami menangkan Rp 9 triliun,” kata Suminto saat konferensi pers APBN secara daring, Rabu (20/9/2023).

“Dan pada 19 September untuk lelang SUN dari target Rp 13 triliun kami naikkan menjadi Rp 15,8 triliun. Dengan demikian kami melakukan upsizing Rp 5,8 triliun,” tegasnya.

Suminto pun menjelaskan alasannya melakukan upsizing saat lelang tersebut. Menurutnya, keputusannya ini sebatas untuk menambal sepinya hasil lelang pada Agustus lalu sehingga menyebabkan kekurangan atau shortfall hasil lelang.

“Sebenarnya ini lebih dimaksudkan untuk tutup kekurangan akibat shortfall dua kali lelang SUN Agustus yang tidak capai target di mana lelang pada 8 dan 22 Agus dari target indikatif Rp 13 triliun, masing-masing hanya dapat dimenangkan Rp 9,85 triliun dan Rp 7,87 triliun, dengan demikian terjadi short Rp 8,28 triliun,” ucap Suminto.

Walaupun terjadi shortfall hasil lelang pada bulan lalu, Suminto memastikan, strategi penerbitan surat utang ke depan masih akan sesuai target APBN 2023, dan strategi yang digunakan masih sama, yakni fleksibel dan oportunistik.

“Baik dari sisi instrumen currency tenor maupun suku bunga, tentu konsiderasi yang kami gunakan adalah dengan terus melihat perkembangan pembiayaan APBN, kondisi market, dan juga terus memastikan pengelolaan portofolio utang yang optimal,” tegas Suminto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menarik utang sebesar Rp 198 triliun dalam 8 bulan terakhir, yaitu Januari – Agustus 2023. Realisasi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 atau year on year (yoy). Januari-Agustus 2022 realisasi pembiayaan mencapai Rp 332 triliun. Maka dari itu, ada penurunan sebesar 40,4%

“Untuk realisasi pembiayaan karena penerimaan kita cukup baik meski tren growth melemah dan belanja tetap sesuai target kita lihat pembiayaan anggaran turun tajam,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (20/9/2023)

Dari sisi pendapatan negara, memang masih tumbuh sebesar 3,2% secara tahunan (year on year) menjadi Rp 1.821,9 triliun. Sedangkan belanja juga tumbuh 1,1% menjadi Rp 1.674,7 triliun. Akibatnya, APBN tak kunjung mengalami defisit, sehingga tak butuh banyak pembiayaan.

Dalam rinciannya, Sri Mulyani menuturkan pembiayaan yang sudah dilakukan meliputi penerbitan surat berharga negara (SBN) yang telah dilakukan sebesar Rp 183 triliun atau kontraksi 42,3% dan pinjaman sebesar Rp 15 triliun tumbuh 2,6%.

[Gambas:Video CNBC]