Pemerintah Mau Wajibkan Asuransi TPL, Bayar STNK Bakal Lebih Mahal?


Read More

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah bersama pemain industri sedang menggodok sistem asuransi wajib Third Party Liabilities (TPL). Nantinya, setiap orang yang memiliki kendaraan akan diwajibkan membayar premi untuk proteksi dampak kecelakaan pihak ketiga.

Terkait besaran iuran wajibnya, Wakil Ketua Bidang Teknik 3 AAUI Wayan Pariama belum bisa memberi gambaran besaran tarif jika sudah diwajibkan nantinya. Namun, ia menilai besarannya tidak akan membebani masyarakat.

“Kalau wajib bakal gimana? Mungkin ada yang rasa ini jadi biaya beban tambahan. Tapi ini kan dibebankan bagi orang yang mampu beli mobil. masa beli asuransi Rp300 ribuan gak mampu?” ungkap Wayan dalam Konferensi Pers Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Kamis, (16/5/2024).

Sebagai gambaran, tarif asuransi mobil yang berjalan dihargai kurang lebih sebesar 1% dari nilai pertanggungan untuk pertanggungan sampe 100 juta. Dan tarif ini makin murah jika uang pertanggungan yang dipilih makin besar.

Lebih lanjut, Wayan menjelaskan asuransi TPL wajib ini nanti akan diterapkan pada setiap mobil yang turun ke jalan, bukan hanya mobil baru. Dengan kata lain, mobil tua pun jika turun ke jalan juga harus punya asuransi.

Terkait pembelian dan pengawasannya, AAUI masih terus berdiskusi dengan pemangku kebijakan. Namun, sejauh ini, ada wacana bahwa pembelian asuransi TPL ini akan dibebankan saat masyarakat membayar atau memperpanjang STNK.

“Yang kami kepikir sekarang adalah dicharge di STNK-nya. Karena kan setiap tahun kan bayar STNK Jadi disana ditambahin biaya ini. Jadi misalnya nih, ambillah yang angkanya sama dengan Jasaraharja, misalnya Rp150 ribu untuk mobil misalnya. Jadi kan pada saat misalnya nyelakain orang, nabrak mobil,sudah ada dananya gitu,” terangnya.

Diketahui, pada tahun 2023 korban kecelakaan mencapai 148 ribu kasus berdasarkan data Korp Lalu Lintas (Korlantas). Berdasarkan data AAUI, pada tahun 2023 pembayaran klaim kendaraan bermotor mencapai Rp7 triliun rupiah.

Untuk itu dibutuhkan Third Party Liability Insurance atau Asuransi Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga yang merupakan suatu jenis asuransi yang memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.

Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, Wakil Ketua Bidang Teknik 3 AAUI Wayan Pariama mengatakan, pihaknya tengah mengkaji potensi pembentukan konsorsium penyedia asuransi TPL wajib.

“Anggota kami ada 72, kalau semua ikut, maka masyarakat bingung. Maka, ada pikiran apa kita bikin tiga kelompok konsorsium. Nah dengan adanya konsorsium minimal ada yang dikompetisikan,” ujar Wayan dalam kesempatan yang sama.

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


Performa TUGU Lampaui Industri di 2023, Ini Buktinya

(fsd/fsd)


Sumber: www.cnbcindonesia.com

Related posts