Pintu Keluar Dolar Ditutup, BI: Harus Dilakukan Hati-hati!

Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah mengatur ulang kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019.

Melalui revisi aturan itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mewajibkan para eksportir memarkirkan DHE di dalam negeri dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, sektor industri yang wajib memarkirkan dolar hasil ekspornya juga diperluas.

Meski mendukung, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengingatkan, pengaturan itu nantinya harus dibuat sejelas mungkin demi menghindari multitafsir di tengah para pelaku usaha, khususnya investor.

“Secara umum BI tentu mendukung untuk penguatan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Hanya saja dalam pelaksanaan nanti harus hati-hati agar tidak ditafsirkan sebagai secara keliru,” ujar Erwin kepada CNBC Indonesia, Rabu (11/1/2023).

Ia menekankan, BI sendiri sebetulnya telah mendukung langkah itu dengan kebijakan akomodatif atau market friendly. Ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Rapat Dewan Gubernur pada Desember tahun lalu.

“Salah satu kebijakan BI adalah Menerbitkan instrumen operasi moneter (OM) valas yang baru untuk mendorong penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE), khususnya dari ekspor Sumber Daya Alam (SDA), di dalam negeri oleh bank dan eksportir untuk memperkuat stabilisasi, termasuk stabilitas nilai tukar Rupiah dan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Erwin.

Menurut Erwin, instrumen OM Valas yang dikeluarkan demi memberikan daya tarik bagi para eksportir memarkirkan dolar hasil ekspornya lama-lama di perbankan Tanah Air dilakukan dengan imbal hasil yang kompetitif berdasarkan mekanisme pasar yang transparan, disertai dengan pemberian insentif kepada bank.

“Hal ini tentunya menunjukkan bahwa BI memandang penting penguatan likuiditas dan pendalaman pasar valas di dalam negeri. Melalui penempatan DHE di perbankan domestik tentunya akan mendukung aktivitas ekonomi dan memperkuat cadev serta operasi moneter,” tutur Erwin.

[Gambas:Video CNBC]