RI Mau Caplok 10% Saham Freeport, Begini Titah Erick Thohir

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir turut mendukung rencana penambahan porsi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%.

Erick menegaskan, penambahan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia ini perlu dilakukan karena bisa berdampak positif bagi negara.

“Nanti kalau kontraknya sudah selesai, mau diperpanjang, ya nambah saham dong,” kata Erick di kantornya, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Menurutnya, penambahan saham di PTFI, maka ini bisa berdampak pada peningkatan pendapatan negara, baik dari sisi pajak maupun pembagian dividen.

“Kalau nambah saham, kan pemasukan negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen,” ungkapnya.

Erick menyebut, rencana penambahan saham Indonesia di PTFI merupakan salah satu dari tiga permintaan pemerintah kepada Freeport. Selain penambahan porsi saham, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat Direksi Freeport yang berasal dari Putra Daerah Papua.

“Sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan. Dan saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur. Jadi saya sudah minta ke Freeport menambah satu direktur dari Putra Daerah dan alhamdulillah keinginan saya waktu itu sudah tercapai. Ketika saya menjabat saya minta tambah, waktu itu dikasih, nah sekarang saya minta nambah lagi,” jelasnya.

Permintaan terakhir, lanjut Erick, terkait komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, bisa segera terwujud. Bahkan, tak hanya di Gresik, Erick pun meminta agar ada tambahan pembangunan smelter di Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.

“Kita mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah tengah mempertimbangkan perpanjangan IUPK Freeport Indonesia setelah 2041 karena kinerja Freeport yang dianggap positif.

Bahkan, biaya untuk akuisisi 41,87% saham Freeport Mc-Moran senilai US$ 3,85 miliar oleh Indonesia melalui MIND ID pada 2018 lalu disebutkan akan segera lunas pada 2024 mendatang.

Seperti diketahui, dengan akuisisi tersebut Indonesia menjadi pemilik mayoritas saham PT Freeport Indonesia yakni 51,24%.

“Bahkan dalam laporan Freeport ke Indonesia 2024 itu potensi utang BUMN dalam mengambilalih Freeport kemungkinan besar akan lunas, maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023, Jumat (28/4/2023).

Menurutnya, pemerintah akan menambah saham sebanyak 10%.

“Pemerintah nambah saham 10% ini bocoran aja nanti akan kami umumkan resmi, ini masih dalam pembahasan,” tegasnya.

Perlu diketahui, Freeport Indonesia resmi diberikan perpanjangan operasional melalui IUPK pada 2018 lalu seiring dengan tuntasnya akusisi hingga 51% saham Freeport oleh MIND ID.

Pemerintah Indonesia pada 2018 lalu resmi memberikan perpanjangan IUPK Freeport selama 2 x 10 tahun hingga 2041, terhitung sejak Kontrak Karya (KK) berakhir pada 2021 lalu.

Freeport Indonesia telah beroperasi sejak 1967 dan mengalami perpanjangan KK pertama pada 1991. Kemudian, memperoleh perpanjangan lagi selama 30 tahun hingga 2021 lalu.

[Gambas:Video CNBC]