Soal Kritik Kereta Cepat Balik Modal Seabad, BUMN Bilang Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menanggapi soal prediksi balik modal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari pernyataan ekonom Faisal Basri.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya menyebut, Faisal Basri menghitung potensi balik modal kereta cepat dari harga tiket yang akan dibayar oleh masyarakat saat ini. Padahal, harga tiket kereta cepat akan menyesuaikan berdasarkan inflasi.

“Yang dihitung Faisal Basri dan kawan-kawan itu harga tiket pada 2023 itu sama tidak dengan harga tiket pada 2090? bukan saya katakan bahwa ada kenaikan-kenaikan,” kata Arya saat ngobrol dengan media di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (18/10).

Arya mengatakan, semestinya perhitungan dapat lebih komprehensif dengan memasukkan kenaikan daya beli masyarakat, peningkatan ekonomi Indonesia, dan peningkatan pendapatan di masa mendatang.

“Harus lihat juga inflasi, kenaikan pendapatan terjadi kondisi ekonomi ada perubahan makro semakin bagus, rakyat semakin makmur dan sejahtera sehingga kemampuan daya beli tinggi,” sebutnya.

Arya melanjutkan lebih jauh, perhitungan harha tiket kereta cepat sama dengan perhitungan tarif jalan tol. “Faisal Basri hitungnya sama, makanya hitungannya dia [balik modal] satu abad tidak akan tercapai,” pungkasnya.

Sebelumnya, ekonom senior INDEF Faisal Basri memperkirakan pemerintah akan butuh waktu lama bagi pemerintah balik modal dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dia memperkirakan apabila setiap hari kereta itu hanya terisi 50%, maka dibutuhkan waktu 139 tahun untuk pemerintah mengembalikan investasi yang telah digelontorkan untuk kereta cepat.

Faisal awalnya menjelaskan asumsi-asumsi yang dia gunakan dalam membuat perkiraan itu. Dia mengatakan tiap rangkaian kereta yang diberi nama Whoosh memiliki kapasitas maksimal 601 penumpang. Lalu kereta beroperasi dari pukul 5 pagi sampai 10 malam dengan 36 kali jumlah keberangkatan dan tarif Rp 350 ribu per orang.

Adapun kurs yang dipakai adalah Rp 14.300 dan nilai investasi sekitar Rp 114,4 triliun. Perhitungan yang dilakukan, kata dia, tidak memperhitungkan ongkos operasional, tidak menghitung bunga utang 3,4% per tahun, dan tidak menghitung pendapatan non-operasional. Setiap tahun, pendapatan dari penumpang adalah Rp 2,369 triliun.

[Gambas:Video CNBC]