Termasuk BLT, Jokowi Tebar Uang Triliunan November-Desember

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengejar percepatan penyerapan anggaran di akhir 2023. Program perlindungan sosial dan pembayaran utang menjadi salah satu prioritas.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan realisasi belanja pemerintah di akhir tahun biasanya berada di kisaran 30-35% dari total belanja. Pemerintah, kata dia, sudah memutuskan untuk menambah jenis bantuan sosial, berupa Bantuan Langsung Tunai senilai Rp 400 ribu dan bansos beras 10 kilogram hingga Desember.

“Mudah-mudahan dengan percepatan itu nanti kemampuan menyerap belanja akan lebih optimal untuk menopang pertumbuhan plus menjaga daya beli masyarakat,” kata Wahyu di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 7,52 triliun untuk melaksanakan bantuan tersebut. Bantuan ditujukan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di data Kementerian Sosial.

Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.

Selain bansos, dia mengatakan pemerintah juga akan membayar berbagai kekurangan bayar tahun lalu, seperti pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), kurang bayar subsidi pupuk, termasuk pembayaran subsidi energi. “Percepatan itu diharapkan belanja lebih optimal,” kata dia.

Menurut Wahyu, optimalisasi belanja di akhir tahun itu merupakan bagian dari 3 paket kebijakan yang disiapkan pemerintah. Paket kebijakan itu di antaranya untuk menjaga dari ketidakpastian global. Kebijakan itu bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

“Makanya paket pertama adalah penebalan bansos,” kata dia.

Selain itu, dia mengatakan pemerintah juga menyiapkan intervensi di sektor perumahan berupa pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah. Kebijakan ini akan membebaskan PPN pembelian rumah dengan harga Rp 2 miliar.

Dia mengatakan insentif sektor properti ini perlu dilakukan, sebab sektor ini memberikan andil terhadap Produk Domestik Bruto hingga 14-16%. Sektor perumahan juga menyerap tenaga kerja sebanyak 13 juta orang dan kontribusi ke pajak hingga 9%.

“Jadi itu akan kuat untuk menopang pertumbuhan,” kata dia.

Wahyu bilang insentif properti juga menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan berupa biaya administrasi sebesar Rp 4 juta per rumah. “Untuk masyarakat miskin target rumah sejahtera terpadu ditingkatkan,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, realisasi belanja negara hingga akhir September 2023 mampu tumbuh 2,8% (year on year/yoy) menjadi Rp1.967,9 triliun. Komponen terbesar berasal dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.396,9 triliun.

Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat meliputi belanja Kementerian Lembaga Rp669,6 triliun atau 66,9% dari pagu. Beberapa program dari belanja tersebut adalah pelaksanaan pemilu, pembangunan ibu kota negara (IKN) dan percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas serta penyaluran berbagai bantuan sosial.

Belanja non KL, realisasinya mencapai Rp 727,3 triliun atau 58,4% dari pagu. Penggunaannya ditujukan pada realisasi subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, program kartu pra kerja dan subsidi pupuk.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pada Oktober, November dan Desember realisasi belanja diperkirakan bahkan mencapai Rp1.155,7 triliun.

[Gambas:Video CNBC]