Jakarta, CNBC Indonesia – Jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang ditutup telah bertambah. Terbaru adalah PT BPR Indotama UKM Sulawesi yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 15 November 2023 lalu.
Menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pencabutan izin BPR Indotama UKM Sulawesi dilakukan karena pemilik tidak mau lagi menjalankan bisnis bank tersebut. Bahkan, BPR tersebut sudah tidak lagi memiliki simpanan ataupun menyalurkan kredit, karena sudah lama tidak beroperasi.
“BPR Indotama UKM Sulawesi dicabut ijin usahanya oleh OJK dan diresolusi oleh LPS karena pemegang saham tidak lagi memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis BPR,” kata Sekretaris LPS Dimas Yuliharto kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/11/2023).
Dengan begitu, jumlah BPR bangkrut sepanjang tahun 2023 pun menjadi 3 bank. Jumlah ini masih di bawah rata-rata BPR jatuh menurut LPS. Yakni, sebanyak 6-7 BPR yang gulung tikar setiap tahun dalam 17 tahun terakhir. Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyebut banyaknya rata-rata BPR jatuh tersebut disebabkan oleh tata kelola bisnis bank yang tidak memadai.
Selain BPR Indotama UKM Sulawesi, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) ditutup pada 12 September lalu, karena adanya fraud dalam manajemen bank. Sementara itu, satu BPR jatuh lainnya PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM) ditutup pada 3 Februari lalu lantaran arus keuangan yang tidak sehat.
Melihat data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah BPR telah menyusut 94 dari tahun 2020 yang berjumlah 1.506 menjadi 1.412 pada Agustus 2023.
Berdasarkan jumlah asetnya, sebanyak 4 BPR yang memiliki aset di bawah Rp1 miliar, 25 BPR memiliki aset sebanyak Rp1-5 miliar, 70 BPR dengan aset Rp5-10 miliar, dan 1.313 BPR dengan aset di atas Rp10 miliar.
OJK mencatat penyaluran kredit BPR pun mencapai Rp137,48 triliun pada Agustus 2023, naik 9,88% secara tahunan atau year on year (yoy). Kemudian antar dana aktiva sebesar Rp44,24 triliun pada Agustus 2023.
Seiring dengan meningkatnya fungsi intermediasi BPR, tingkat risiko kredit atau non performing loan (NPL) juga meningkat menjadi 10,13% pada Agustus 2022 dari 7,22% pada 2020.
Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) BPR tercatat sebesar Rp134 triliun pada Agustus 2023, naik 9,2% yoy. Rasio pinjaman terhadap simpanan pun tercatat sebesar 77,03%.
Selain dengan adanya praktik tata kelola buruk, Purbaya mengatakan penurunan BPR juga merupakan hasil dari proses konsolidasi yang didesain dan sedang didorong oleh OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan berdasarkan kajian otoritas dalam 5 tahun ke depan jumlah BPR akan berkurang hingga lebih dari 400 entitas. Dengan demikian, diperkirakan hanya akan tersisa 1.000 BPR pada 2027.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
LPS Punya Harta Rp210 T, Siap Guyur Kalau Bank Bermasalah
(mkh/mkh)
Sumber: www.cnbcindonesia.com
