Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah mengirimkan surat pernyataan resmi mengenai ketertarikan atau letter of intent (LOI) untuk membeli saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Sebagaimana diketahui, aksi korporasi itu dilakukan dalam upaya melakukan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) milik BTN. Dengan demikian, nantinya BTN Syariah akan melebur dengan Bank Muamalat, jika seluruh rencana berjalan dengan mulus.
Komisaris sekaligus pemegang saham Bank Muamalat Andre Mirza Hartawan membenarkan bahwa BTN telah mengirimkan LOI kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebagai pemegang saham pengendali (PSP) Muamalat.
“Iya betul, sudah ada LOI ke BPKH, semoga saja ini akan berjalan sesuai harapan kita,” katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (4/1/2024).
Andre mengatakan bahwa kehadiran BTN di Muamalat akan memperkuat bisnis bank syariah tertua ini. BTN merupakan bank pelat merah yang memiliki fokus pada pembiayaan perumahan.
Per kuartal III/2023, BTN Syariah meraup laba bersih Rp 235,27 miliar, melesat 70,4% secara tahunan (yoy). Capaian ini disumbang oleh penyaluran pembiayaan yang mencapai Rp30,35 triliun, naik 17,94% yoy.
Perumahan merupakan portfolio utama pembiayaan BTN Syariah dengan porsi mencapai 97,43%.
Terpisah, Direktur Utama BBTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan proses spin off BTN Syariah ditargetkan rampung pada semester II-2023. Nantinya UUS BTN akan menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia berdasarkan aset.
“Kita masih sedang proses mengakusisi dan kita sudah mengirimkan letter of interest kepada dua objek. Nah, letter of interest ini memang sudah kami kirimkan sejak awal bulan November. Nah, memang kami meminta untuk bisa masuk due diligence terhadap target bank,” ujar Nixon pada saat Public Expose Live BEI, dikutp Kamis (4/1/2024).
Adapun sebelumnya BPKH sempat menyatakan niat untuk menurunkan porsi kepemilikan sahamnya di Bank Muamalat. BPKH juga menyebutkan bahwa bank lain yang sudah matang dimungkinkan untuk mendapatkan porsi kepemilikan di Bank Muamalat.
Berdasarkan laporan publikasi kuartal III-2023, BPKH merupakan pemilik 82,66% saham Bank Muamalat. Kemudian Andre Mirza Hartawan menggenggam 5,19%, Islamic Development Bank (IsDB) 2,04%, dan pemegang saham lainnya 10,11%.
Dengan demikian BPKH masih memiliki ruang untuk mengurangi saham di Bank Muamalat, tanpa mengubah statusnya sebagai pengendali bank syariah pertama di Indonesia tersebut.
Sebagai informasi, BPKH merupakan pengendali Bank Muamalat setelah mendapatkan hibah saham dari IsDB, Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation, dan BMF Holding Limited sebanyak 7,9 miliar atau setara dengan 77,42% pada akhir 2021.
Kala itu BPKH menyuntik dana segar kepada Muamalat sebesar Rp 1 triliun. Itu Artinya BPKH hanya menggelontorkan dana Rp 1 triliun untuk memiliki aset senilai lebih dari Rp 60 triliun.
Namun perlu diingat saat transaksi tersebut dilakukan Bank Muamalat dalam beberapa tahun sebelumnya tengah diselimuti oleh masalah aset busuk. Rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross Muamalat sebesar 4,94% dan rasio NPF nett 3,97% per September 2021.
Sementara itu, Bank Muamalat membukukan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik sebesar Rp 52,35 miliar pada kuartal III-2023. Jumlah ini naik 65,60% secara tahunan (yoy) dari periode yang sama setahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 31,61 miliar.
Torehan itu dicapai saat mesin pembiayaan belum bergerak optimal. Pendapatan setelah bagi distribusi hasil turun 10,63% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 219,51 miliar.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Daftar Bank Umum Syariah di RI, Ada yang Mau Dicaplok BTN?
(mkh/mkh)
Sumber: www.cnbcindonesia.com
