Jakarta, CNBC Indonesia – Saling serang dan mengkritisi gagasan terjadi pada debat calon wakil presiden (Cawapres) 2024. Soal infrastruktur rupanya ketiga Cawapres, Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Mahfud MD (nomor urut 3) rupanya memiliki pandangan yang sedikit berbeda.
Sebagai informasi hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Lantas apa yang menjadi fokus cawapres pembangunan infrastruktur fisik atau sumber daya manusia (SDM)?
Gibran mengatakan untuk menuju Indonesia emas, pembangunan infrastruktur dan SDM harus berjalan secara paralel.
“Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa bersiap kerja, siap menerima tantangan kerja,” katanya dalam Debat Cawapres 2024, Jumat (22/12/2023).
Gibran juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu harus mengandalkan APBN yang jumlahnya terbatas. Dia mencontohkan pembangunan IKN yang hanya 20% didukung APBN, sisanya investor.
“Ini bisa kolaborasi, misalnya dengan swasta, dengan CSR, jadi tidak semuanya harus dibebani kepada APBN,” tambahnya.
Mendengan jawaban tersebut, Mahfud pun menilai jawaban tersebut kurang realistis. Menurutnya hingga saat ini belum ada satupun investor yang masuk ke IKN. “Yang saya dengar ada ratusan hektare tanah dikuasai pengusaha-pengusaha tertentu,” katanya.
Sementara itu Cak Imin menilai bahwa yang terpenting dalam penggunaan APBN adalah menentukan skala prioritas. “Seluruh proyek besar ambisius, contoh IKN, kalau mengandalkan APBN hampir Rp 500 triliun, tapi satu persen saja dari Rp 500 trilun itu untuk bangun jalan di Kalimantan itu beres,” katanya.
Lalu dia menilai 3% dari dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN dapat membangun sekolah yang baik di Kalimantan. “Ini contoh mana prioritas anggaran,” katanya.
Gibran kemudian menanggapi hal tersebut. Ia mengungkapkan baik Mahfud maupun Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, kurang paham penjelasannya selama debat.
Selain itu,Mahfud juga menilai Indonesia saat ini punya masalah dengan infrastruktur sosial dan ini berbeda dengan infrastruktur fisik yang dapat diutak-atik dari APBN dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
“Infrastruktur itu kan ada infrastruktur sosial, itu yang penting, kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu berjalan dengan baik?” tanya Mahfud kepada Gibran.
Gibran kemudian menanggapi hal tersebut. Ia mengungkapkan baik Mahfud maupun Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, kurang paham penjelasannya selama debat.
Pernyataan ini ia sampaikan karena masih terus ditanyakan soal strategi untuk penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah, meski sudah memberikan penjelasan terkait dengan upaya penanganan stunting.
“Mungkin Prof Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya juga sudah sampaikan soal infrastruktur sosial, stunting itu loh pak, tapi enggak apa-apa, saya jelaskan lagi,” kata Gibran.
Ia mengatakan, untuk menangani penyediaan infrastruktur sosial itu, Gibran menekankan sudah mencanangkan program makan siang gratis. Namun, memang Gibran menekankan bahwa anggaran untuk program itu masih berasal dari pemerintah sebesar Rp 400 triliun.
Gibran menekankan, kucuran anggaran itu harus dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk investasi kepada masyarakat Indonesia untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Negara Maju.
“Rp 400 triliun ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg, warung-warung, katering-katering yang ada di daerah,” ucap Gibran.
“Bayangkan Rp 400 T mengucur ke daerah-daerah, semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita, itu pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial,” tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Santer Jadi Wakil Anies, Ini Sederet Aset Mewah Cak Imin
(mkh/mkh)
Sumber: www.cnbcindonesia.com
