Tanpa Visa & Mastercard, BI Luncurkan KKP GPN Bulan Depan!

Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik berbentuk fisik pada awal Mei 2023 mendatang. Kartu kredit ini dipastikan tidak akan menggunakan visa dan mastercard, melainkan menggunakan sistem pembayaran domestik yakni gerbang pembayaran nasional (GPN).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan peluncuran KKP pada awal Mei mendatang akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian dalam acara Festival Ekonomi Keuangan 2023 pada 7-10 Mei 2023 di Jakarta. Festival ini menjadi salah satu rangkaian dari program keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 ini.

“Memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan keuangan digital, antara lain Qris antar negara, seperti Indonesia dan Malaysia. Serta mengeluarkan KKP domestik fisik dengan berkoordinasi erat bersama pemerintah dan asosiasi kartu kredit Indonesia (AKKI). Keduanya tersebut akan kita luncurkan bersamaan pada festival pada awal Mei 2023,” ungkap Perry dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur, Selasa (18/4/2023).

Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendorong peningkatan transaksi ekonomi dan keuangan digital. Ini juga dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan belanja pemerintah pusat dan daerah menggunakan kartu kredit seperti yang sudah diluncurkan beberapa bulan lalu. Akan tetapi, Jokowi tak mau mengandalkan Visa dan Mastercard.

“Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, zamannya sudah digital seperti ini, mestinya ini semua bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu bisa mandiri,” kata Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Jokowi menceritakan kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang di Ukraina pada Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Rusia, diikuti oleh kebijakan perusahaan asal AS.

“Dan hati hati, kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, visa dan mastercard menjadi masalah,” jelasnya.

[Gambas:Video CNBC]