Jakarta, CNBC Indonesia– Sebagian besar asumi makro yang ditetapkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, pada 2014-2022 selalu meleset dari target yang ditetapkan.
Selama periode 2014-2022, hampir semua asumsi meleset dari target. Asumsi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan lifting minyak adalah yang paling kerap melenceng. Sejak periode pertama pemerintahan Jokowi hingga 2021, realisasi pertumbuhan ekonomi selalu di bawah target yang ditetapkan pada APBN.
Pada 2015, di mana tahun tersebut menjadi tahun pertama Jokowi memerintah secara penuh, pertumbuhan ekonomi bahkan meleset jauh dari targetnya. Target pertumbuhan ditetapkan sebesar 5,7% tetapi realisasinya hanya 4,88%.
Pada 2020, melesetnya target pertumbuhan ataupun asumsi makro bisa dipahami mengingat ada pandemi Covid-19. Pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5% tetapi realisasinya terkontraksi 2,07%.
Realisasi asumsi nilai tukar juga lebih kerap berada di atas atau lebih kuat proyeksi.
Realisasi nilai tukar yang lebih rendah dibandingkan asumsi terjadi pada 2014,2015, 2021, dan tahun lalu di mana terjadi goncangan global. Kondisi ini menunjukkan jika pergerakan nilai tukar memang sangat dipengaruhi kondisi global.
Asumsi harga minyak Indonesia (ICP) lebih kerap lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam asumsi. Selama sembilan tahun terakhir, asumsi ICP menyimpang jauh di atas proyeksi.
Kondisi ini berdampak besar terhadap pembengkakan subsidi BBM subsidi. Asumsi ICP yang melesat paling jauh terjadi pada tahun lalu.
Pada APBN, pemerintah sangat percaya diri menetapkan ICP di angka US$ 63 per barel. Namun, realisasinya justru melonjak menjadi US$ 97 per barel karena ada lonjakan harga energi akibat perang Rusia-Ukraina.
Sebaliknya, realisasi pada 2015 jauh di bawah target yakni menjadi US$ 42 per barel dari target US$ 60 barel karena minyak dunia ambruk.
Sumber: www.cnbcindonesia.com
