Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia, Arya Rizqi Darsono memastikan dukungan Kadin Indonesia terhadap penegakan hukum atas dugaan kasus korupsi PT Timah yang disebut merugikan negara hingga Rp 271 Triliun.
Arya mengatakan jika kasus dugaan korupsi ini terbukti maka ada 3 prinsip yang dilanggar yakni penerapan good mining practice hingga prinsip Environmental, social, and governance (ESG) dan jika terjadi dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka pemilik IUP harus bertanggung jawab.
Kadin mendorong penguatan pengawasan pemerintah yang bisa dilakukan lewat pembentukan Direktorat khusus di Kementerian ESDM untuk mencegah dan mengatasi persoalan ini. Sementara Di sisi lain Pengamat Hukum Pertambangan, Wahyu Nugroho mengatakan kasus korupsi pertambangan sudah sangat lama terjadi yang melibatkan oknum pemerintah, penambang dan masyarakat sekitar. Dimana, pelaku kerap memanfaatkan celah pengawasan yang lemah untuk memuluskan kasus korupsi seperti ini.
Seperti apa penambang hingga pengamat melihat kasus korupsi Timah? seperti apa modus dan bahayanya? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda dan Executive Director Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi dalam Closing Bell CNBC Indonesia (Senin, 01/04/2024)
Sumber: www.cnbcindonesia.com
