Wamen Rosan Sebut Ini Soal Laporan Keuangan BUMN

Jakarta, CNBC Indonesia – Laporan keuangan PT Taspen (Persero) jadi sorotan usai santer kabar pemeriksaan dugaan penggelapan dana Rp300 triliun oleh direktur utama ANS Kosasih yang sedang diperiksa KPK. Hal ini karena laporan keuangan Taspen ternyata tidak bisa diakses publik meski berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara itu Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani menegaskan, perusahaan BUMN harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik dan benar.

“Di semua perusahaan BUMN. Jadi laporan keuangan terbuka. Semua bisa melihat, semua bisa mereview,” ungkapnya saat ditemui oleh CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.

“Kita terbuka atas segala masukan tapi policy dari BUMN adl sealu menjunjung tinggi itu,” tambahnya.

Berdasarkan undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tertulis bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, termasuk laporan keuangannya ke masyarakat.

Bila merujuk pada ketentuan umum di undang-undang tersebut, Taspen sebagai BUMN bisa dikatakan sebagai badan publik karena tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Dengan kata lain, perlu untuk menyampaikan keterbukaan informasinya ke masyarakat.

Namun, saat diminta akses lapran keuangannya, perseroan melalui Sekretaris Korporasi PT Taspen, Yoka Krisma Wijaya mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan karena Laporan keuangan Taspen masuk dalam kategori special purpose, sehingga hanya beberapa pihak yang boleh mengaksesnya.

“Laporan keuangan ditujukan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi TASPEN,” ujar Yoka kepada CNBC Indonesia pada Kamis, (7/9/2023).

Laporan keuangan Taspen diterbitkan melalui standar audit (SA) 800 alias pedoman audit keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus. Dalam pedoman yang disusun Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), SA 800 bisa digunakan untuk beberapa tujuan, salah satunya laporan keuangan yang diminta khusus dari regulator.

Yoka Krisma Wijaya menjabarkan, pada tahun 2022, total aset Taspen tercatat sebesar Rp345,7 triliun. Angka ini naik 12,71% dari tahun sebelumnya, dimana Taspen memiliki aset sebesar Rp306,7 triliun.

Lebih jauh ke belakang, di tahun 2020 aset Taspen bahkan belum mencapai Rp300 triliun, tepatnya sebesar Rp287,4 triliun. Lalu, di tahun 2019 dan 2018 Taspen mengakumulasi aset masing-masing sebesar Rp263,3 triliun dan Rp231,9 triliun.

Adapun ANS Kosasih diangkat menjadi direktur utama Taspen oleh Kementerian BUMN menggantikan Iqbal Lantaro pada awal Januari 2020 lalu. Sebelum jabatannya dinaikkan pada pucuk tertinggi, ANS Kosasih sempat menduduki posisi direktur investasi di lembaga pengelola dana pensiun ASN tersebut.

“Taspen telah memberikan laporan pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan OJK secara berkala. Ke depan, Taspen berkomitmen untuk mengoptimalkan tingkat imbal hasil seluruh instrumen investasi,” ujar Yoka kepada CNBC Indonesia pada Kamis, (8/9/2023).

Sebelumnya, dugaan korupsi di asuransi milik BUMN ini ditampik oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Ia mengatakan, penggelapan dana sebesar Rp300 triliun tersebut tidak masuk akal karena hampir setara dengan aset PT Taspen.

“Dikatakan bahwa diduga menggelapkan uang PNS Rp 300 triliun . Sementara aset Taspen saja Rp 300-an triliun. Kalau digelapkan segitu [Rp 300 triliun] terus yang pembayaran terhadap pensiun, dari mana uangnya?” ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/9).

Meski begitu, perlu diingat, dugaan penggelapan dana Taspen ini disebut-sebut telah berjalan sejak 2018. Alias, dugaan perkaranya menyangkut dana kelolaan lebih dari 4 tahun ke belakang. Hal ini sebagaimana disebutkan istri ANS Kosasih, Rina Lauwy saat menyambangi gedung KPK pada 1 September 2023.

[Gambas:Video CNBC]