Di Tengah Sidang Sengketa Pilpres, IHSG Rebound Digendong Saham Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau kembali menguat pada perdagangan sesi I Jumat (5/4/2024), di tengah berlanjutnya sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Per pukul 10:46 WIB, IHSG menguat 0,3% ke posisi 7.276,37.Meski menguat, tetapi IHSG masih bertahan di level psikologis 7.200.

Nilai transaksi indeks pada sesi I hari ini sudah mencapai sekitar Rp 7 triliun dengan melibatkan 10 miliaran saham yang berpindah tangan sebanyak 385.374 kali.

Secara sektoral, sektor kesehatan menjadi penopang terbesar IHSG di sesi I hari ini, yakni mencapai 0,93%.

Selain itu, beberapa saham juga terpantau menjadi penopang IHSG di sesi I. Berikut daftarnya.

Saham energi baru terbarukan milik konglomerat Prajogo Pangestu yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menjadi penopang terbesar IHSG di sesi I hari ini, yakni mencapai 21,4 indeks poin.

IHSG menguat di tengah berlanjutnya sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Namun yang spesial, agenda sidang mendengarkan keterangan empat menteri hari ini.

Empat menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

“Sebagaimana telah disepakati dan disampaikan pada persidangan sebelumnya, bahwa besok adalah agenda persidangan untuk mendengar keterangan dari para menteri yang sudah kita agendakan,” tegas Ketua MK Suhartoyo dalam sidang Kamis.

Selain empat menteri tersebut, MK juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Semua dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya.

Sidang MK akan sangat memanas hari ini dengan kedatangan saksi menteri. Ini adalah kali pertama sidang menghadirkan menteri yang akan menjadi saksi dan dimintai keterangan.

Sri Mulyani selaku menteri keuangan akan memberikan keterangan seputar pengelolaan anggaran negara. Sementara, Risma menyampaikan terkait bantuan sosial.

Sidang PHPU di MK bukan kali pertama terjadi. Indonesia menggelar pemilihan presiden (pilpres) pada 2004,2009, 2014, 2019, dan 2024. Hasil pilpres selalu digugat ke MK.

Pada periode sebelum 2024, MK biasanya menghadirkan saksi dari kubu yang berseteru dan tidak sampai memanggil menteri.

Gugatan pada PHPU tahun-tahun sebelumnya lebih kepada dugaan kecurangan saat pemilihan ataupun teknis pemilu. Sebaliknya, pada tahun ini justru lebih mengarah ke proses sebelum pemilu mulai dari bansos yang dinilai menguntungkan pasangan tertentu hingga usia Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

[Gambas:Video CNBC]

(chd/chd)