Fasilitas Kredit Bisnis Telco Duo Hartono dari BTPN Naik Triliunan

Jakarta, CNBC Indonesia – Emiten telekomunikasi milik konglomerat RI Hartono bersaudara, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) memperoleh peningkatan fasilitas kredit dari BTPN. Bank tersebut bersama sejumlah perusahaan lain yang terafiliasi dengan TOWR dan Grup Djarum yakni Protelindo, forte, SUPR, BIT, dan VTS sebagai para peminjam, melakukan penandatanganan atas Perubahan Pertama atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Pada 1 April 2024.

Monalis Irawan, Sekretaris Korporasi TWOR mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah fasilitas, yang sekarang mencapai Rp4 triliun untuk Protelindo.

Transaksi ini, menurut pernyataan Monalis Irawan, memiliki tujuan utama untuk membiayai kebutuhan korporasi umum para peminjam, termasuk kebutuhan modal kerja.

“Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis, (4/4/2024).

Lalu peminjaman Maksimum sebesar Rp1.4 triliun untuk SUPR, Maksimum sebesar Rp3 triliun yang tersedia untuk Iforte dan Maksimum sebesar Rp400 miliar yang tersedia untuk BIT.

Tidak hanya itu, periode ketersediaan fasilitas juga ditetapkan dari 1 April 2024 hingga 30 April 2025, memberikan waktu yang cukup bagi para peminjam untuk memanfaatkan fasilitas ini sesuai dengan kebutuhan mereka.

Lebih jauh lagi, para peminjam bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian fasilitas ini, yang diatur dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

Protelindo juga setuju untuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin pelaksanaan kewajiban Iforte, SUPR, BIT, dan VTS sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas, menambahkan lapisan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi ini.

Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi material yang dikecualikan berdasarkan peraturan POJK 17, mengingat nilai transaksi yang mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2023.

[Gambas:Video CNBC]

(fsd/fsd)