Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Bank Indonesia (BI) memastikan suku bunga acuan akan ditahan sampai 2025. Seiring dengan itu, ia akan mengeluarkan empat kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi ke depan.
“2025, suku bunga BI rate akan kami pertahankan,” kata Perry dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di kantornya, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Untuk kebijakan moneter sendiri, dia mengatakan selain mempertahankan suku bunga acuan, BI juga akan terus menjaga inflasi pada 2024 di level 2,5% plus minus 1%, kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah dengan intervensi di pasar spot, forward, DNDF, dan operasi moneter pro market untuk tarik aliran modal asing portofolio.
“Itu dengan mendorong SRBI, SVBI, SUVBI, dan pengelolaan lalu lintas capital flow DHE SDA diwajibkan PP No. 36 Tahun 2023 akan diperluas,” tegas Perry.
Adapun empat kebijakan tambahan selain kebijakan moneter itu ialah terkait penguatan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan pengembangan ekonomi keuangan syariah maupun UMKM.
Adapun khusus untuk, terkait kebijakan makroprudensial, kebijakan pertama di antaranya mempertahankan insentif likuiditas makroprudensial, untuk mendorong kredit pembiayaan ke sektor-sektor prioritas senilai Rp 159 triliun, dengan tambahan Rp 20 triliun.
Kedua, juga akan terus memperlonggar kebijakan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebagai Macroprudential Liquidity Buffer senilai Rp 81 triliun. Oleh karena itu ia meminta supaya kebijakan ini dimanfaatkan betul-betul oleh perbankan.
Ketiga, dengan kebijakan pengawasan sistemik melalui koordinasi dengan komite stabilitas sistem keuangan. Sambil juga memperkuat sistem pembayaran secara digital dengan mengakselerasi implementasi blue print sistem pembayaran Indonesia.
“Pertama BI Fast untuk interkoneksi dan integrasi, kedua nilai besar BI RTGS generasi ke 3 yang modern, ketiga pengembangan pusat data transaksi pembayaran untuk inovasi dengan AI, juga mendukung kebijakan BI pemerintah maupun KSSK,” ucapnya.
Adapun kebijakan keempat, yakni dengan pengembangan digital rupiah, dan perluasan QRIS maupun BI Fast di level regional ASEAN, hingga Jepang, Uni Emirat Arab, untuk memperkuat local currency transaction dan mempermudah transaksi hingga ke tingkat UMKM.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Tekanan Eksternal Masih Kuat, Kapan BI Pangkas Suku Bunga?
(haa/haa)
Sumber: www.cnbcindonesia.com
