Pemerintah Pede Inklusi Keuangan RI Capai 90% di 2024

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90% pada 2024. Target itu diputuskan dalam rapat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang digelar hari ini.

“Dapat disampaikan target inklusi keuangan 2024 adalah 90%,” kata Airlangga seusai rapat koordinasi DNKI, di Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Untuk tahun 2023, Airlangga mengatakanpemerintah berhasil meningkatkan inklusi keuangan menjadi 88,7%. Angka tersebut lebih tinggi dari target tahun 2023, yaitu sebesar 88%.

Dia mengatakan peningkatan inklusi itu didorong oleh 53,9 juta rekening pelajar, 150,7 juta akun uang elektronik, dan 30 juta merchant QRIS. Selain itu, penyaluran kartu pekerja kepada 1,11 juta orang, pembiayaan bersubsidi kepada 4,64 juta debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga berkontribusi pada peningkatan itu. Selain keterjangkauan layanan keuangan kepadamasyarakat di area pedesaan berupa 1,18 juta agen laku pandai dan 932 ribu layanan keuangan digital.

“Capaian ini merupakan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta mitra pembangunan pemerintah,” kata dia.

Dia mengatakan ke depan ada beberapa tantangan perihal inklusi keuangan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Tantangan itu diantaranya mengurangi kesenjangan tingkat inklusi keuangan dengan literasinya, kemudian juga disparitas antar daerah dan antar kelompok sosial ekonomi.

Dia mengatakan untuk mencapai target 90% dan mengurai tantangan tersebut, pemerintah akan menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan. Pembentukan komite itu adalah perintah dari Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“Pemerintah akan terus melibatkan industri sektor keuangan dengan berbagai inisiatif agar target 90% di tahun 2024 bisa tercapai,” kata dia.

[Gambas:Video CNBC]

(rsa/mij)