Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, sejauh bursa karbon diluncurkan sejak tanggal 26 September 2023 hingga 16 Februari 2024 sudah terdapat sebanyak 48 pengguna jasa yang mendapat izin dengan volume sebesar 501.000 ton co2 ekuivalen.
“Akumulasi nilai sebesar Rp31,36 miliar, dengan rincian 31,39% di pasar reguler, 9,69% di pasar negosiasi dan 58,92% di pasar lelang,” kata Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Pasar Modal, Inarno Djajadi dalam konferensi pers di St. Regis Hotel Jakarta, Selasa (20/2).
Inarno menyebut, kedepannya, potensi Bursa karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.418 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang ditawarkan.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa pendirian bursa karbon Indonesia merupakan momentum bersejarah Indonesia dalam mendukung upaya Pemerintah mengejar target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai ratifikasi Paris Agreement.
“Bursa karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia karena volume maupun keragaman unit karbon yang diperdagangkan dan kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Hari ini kita memulai sejarah dan awal era baru itu,” kata Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (27/9).
Indonesia memiliki target menurunkan emisi GRK, sebesar 31,89 persen (tanpa syarat dan tanpa bantuan internasional) atau sebesar 43,2 (dengan dukungan internasional) dari tingkat emisi normalnya (atau Business As Usual) pada 2030. Sesuai berlakunya UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi perdagangan karbon melalui bursa karbon di Indonesia.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Kabar Baik OJK: RI Diterima Jadi Anggota Penuh FATF
(fsd/fsd)
Sumber: www.cnbcindonesia.com
