4 Dapen BUMN Bermasalah Kelola Duit Rp10 T

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu kepada sejumlah dapen BUMN.

Pada tahap awal ada 4 dapen yang masuk radar dan hasilnya ada kerugian Rp 300 miliar karena penyimpangan investasi. Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi Agustina Arumsari merinci, total aset bersih termasuk dana kelolaan dari empat dapat tersebut mencapai Rp10 triliun per tahun 2022.

“Total asset netto 4 dapen per 31 des 2022 sebesar Rp10 triliun,” ungkap Agustina kepada CNBC Indonesia, Kamis, (5/10/2023).

Sebelumnya, Erick Thohir telah menyerahkan laporan dugaan korupsi dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ada 4 dana pensiun dalam daftarnya, yakni milik PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero atau PTPN, dan ID Food.

Erick menambahkan taksiran kerugian negara tersebut belum final. Artinya, ada kemungkinan angkanya bisa lebih besar. Pasalnya, dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN sebanyak 34 di antaranya atau sebesar 70% dalam kondisi sakit.

Adapun terkait hasil temuan tersebut, Erick merasa kecewa karena banyak pegawai BUMN yang sudah bekerja puluhan tahun dirampok oleh oknum-oknum tertentu. “Pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang hasilnya, dirampok oknum-oknum biadab,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan dalam pemeriksaan keempat perusahaan tersebut pihaknya menilai berdasarkan akuntabilitas, tata kelola dana pensiun, dan mengindikasi area-area berisiko, serta merekomendasi perbaikan.

Yusuf menjelaskan temuan kerugian negara tersebut merupakan hasil sampling terhadap dana kelolaan dapen BUMN. Indikasi awal menunjukkan sejumlah investasi dilakukan tanpa memerhatikan prinsip tata kelola yang baik. Dia menambahkan dari empat dapen bermasalah, dua di antaranya ada indikasi kejahatan korupsi.

[Gambas:Video CNBC]