Jakarta, CNBC Indonesia – Tren bank perekonomian rakyat (BPR) yang berguguran masih akan berlanjut tahun ini. Sebagai informasi pada bulan pertama 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha dua BPR.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa dalam 18 tahun terakhir rata-rata 6-7BPR tutup setiap tahun. “Bukan karena ekonomi buruk atau dampak ekonomi ke BPR itu, tapi utamanya karena fraud diBPR,” katanya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2024, Selasa (30/1/2024).
Terbaru, PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) dicabut izin usahanya oleh OJK terhitung sejak 26 Januari 2024. Kondisi BPRS Mojo Artho sebelum ditutup telah masuk daftar pasien LPS dan kondisinya status terus memburuk karena pengelolaan yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian.
Pada bulan yang sama, OJK juga mencabut izin usaha BPR Wijaya Kusuma. Pemilik juga tidak mampu mengembalikan konsidi keuangan bank.
Purbaya mengatakan akan ada BPR yang bangkrut tahun ini. “Jadi akan ada BPR tambahan yang jatuh di tahun 2024 selain 2 tadi, tapi dampaknya ke ekonomi akan insignifikan dan gejolak di perekonommiannya juga tidak terlalu besar,” katanya.
Oleh karena itu dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir. LPS dan OJK telah bersinergi agar penutupan BPR tidak akan menimbulkan gejolak.
LPS, lanjut Purbaya, siap menjamin dana masyarakat yang disimpan di BPR yang berakhir dengan pencabutan izin usaha.
Adapun sepanjang tahun lalu OJK mencabut izin usaha empat BPR. Seluruh BPR tersebut dalam kondisi keuangan buruk akibat fraud.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Ada Satu Bank Bangkrut, LPS: Pemilik Tidak Punya Komitmen
(mkh/mkh)
Sumber: www.cnbcindonesia.com
