Waktu Habis, Emiten Tak Penuhi Free Float 7,5% Dibuka Bursa

Jakarta, CNBC Indonesia – Bursa Efek Indonesia (BEI) bersikap tegas para emiten yang tidak memenuhi ketentuan free float atau kepemilikan saham publik minimal 7,5%. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sebab BEI telah memberikan batas waktu pemenuhan saham publik itu pada Desember 2023.

“Tentu kami melihat perkembangan yang saat ini. Kami lagi pantau nanti mudah-mudahan setelah tanggal 10 Januari kita sampaikan berapa yang tidak memenuhi,” kata di BEI Jakarta, Selasa (2/1).

Nyoman mengatakan, pihaknya sebagai regulator telah memberikan waktu selama 2 tahun bagi emiten untuk memenuhi ketentuan tersebut. “Karena sudah berlaku dari tahun 2021 kita berikan 2 tahun, 2022-2023 untuk kita yakinkan 7,5% itu tercapai,” katanya.

Nyoman melanjutkan, pada 10 Januari mendatang, Biro Administrasi Efek (BAE) akan memberikan laporan emiten yang belum memenuhi ketentuan free float. “Kapan titik kita nanti itu memantau pada tanggal 10 Januari,” imbuhnya.

Meskipun demikian, BEI belum dapat bicara lebih detail terkait rencana peningkatan persentase saham publik. Menurutnya, dalam ketentuan minimal 7,5% ini saja, pihaknya telah memperluas cakupan pada saham publik.

“Jadi 7,5% kita bener-bener katakan bukan pengendali, bukan pemegang saham utama, tidak BOD BOC, bukan treasury sehingga kualitas dari kepemilikan saham publik scop-nya lebih luas dan tentunya tujuan kita lebih ketat. Sehingga, 7,5% itu kita harapkan dapat membantu likuiditas,” pungkasnya.

Sebelumnya, BEI bersikap tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi syarat free float atau kepemilikan saham publik minimal 7,5% sebelum tenggat waktu 21 Desember 2023. Ketentuan ini tertuang dalam Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

[Gambas:Video CNBC]

(ayh/ayh)