RI Kekeringan Uang, Ada Salah Menteri Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia-Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan kekeringan likuiditas yang sedang dialami Indonesia juga disebabkan oleh faktor pemerintah. Dia mengatakan hingga saat ini tingkat pengeluaran pemerintah masih rendah meskipun sudah di akhir tahun.

“Kalau kita bicara tadi likuiditas ini pun terpengaruh oleh belanja pemerintah yang masih terlambat,” kata Josua, Selasa (5/12/2023).

Dia mengatakan hingga bulan September 2023 penempatan rekening pemerintah di Bank Indonesia masih relatif tinggi. Sebagaimana diketahui, hingga November ini tingkat penyerapan anggaran pemerintah pusat baru 76%, sementara serapan anggaran pemerintah daerah lebih parah, yakni 64%.

Josua berharap pemerintah bisa mempercepat penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, pengeluaran dari pemerintah akan mengakselerasi sisi konsumsi masyarakat dan investasi.

“Kalau spending pemerintah masih lambat akhirnya masih akan tetap berputar di rekening pemerintah di BI, tidak masuk ke perbankan, sehingga pada nantinya perputaran uang pun terkonfirmasi bahwa dari sisi M2 uang beredar dan M1 khususnya ini menurun,” kata dia.

Dia mengatakan pemerintah harus mempercepat belanja untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah. Dia mencatat telah terjadi fenomena makan tabungan yang dilakukan masyarakat menengah ke bawah karena tak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut dia, kebijakan belanja untuk bantuan sosial akan menjaga daya beli masyarakat tetap baik.

“Pemerintah harus bisa mengakselerasi misalnya bansos untuk bisa mendorong dan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah menengah dan bisa mempercepat mengakselerasi spending khususnya untuk pembayaran proyek infrastruktur dan sebagainya, sehingga ini ada perputaran yang bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya di kuartal 4 ini dan tahun mendatang,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti perputaran uang di Indonesia yang semakin kering. Dia mengingatkan hal ini bisa mengganggu sektor riil. Di depan ratusan bankir yang menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jokowi mengatakan dia sudah mendapat keluhan dari pengusaha mengenai keringnya peredaran uang di masyarakat.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK dan kredit di perbankan pada tahun ini akan rendah, masing-masing di kisaran 6%-8%, dan 7%-9%. Sedangkan bank besar bisa di atasnya sekitar 1%-2%.

Gagal tumbuhnya DPK dan kredit, kata dia, dipicu sikap hati-hati perbankan karena adanya risiko tekanan ekonomi global akibat perang, harga komoditas yang bergejolak, pelemahan ekonomi, serta masih tingginya inflasi dan suku bunga acuan bank sentral global.

“Ini jadi catatan karena appetite sebenarnya untuk memberikan kredit itu masih cukup tinggi, namun bank akan sangat prudent melihat dan memitigasi risiko sambil melihat peluang,” tutur Asmo.

[Gambas:Video CNBC]

(mij/mij)